TAHUN 2018 SELURUH SEKOLAH DIHARAPKAN UNTUK TERAPKAN KURIKULUM 2013
SUARAPGRI - Kemendikbud - Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud, Bambang Winarji mengatakan, pada tahun 2018 seluruh sekolah sudah harus menerapkan Kurikulum 2013.
Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi persoalan terkait dengan penerapan kurikulum yang berbeda di jenjang pendidikan yang sama.
Hal tersebut diungkapkannya dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dalam rangka Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017 - 2018 dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Selasa (12/12/2017).
Lebih jauh Bambang menjelaskan, penerapan kurikulum yang sama di semua sekolah juga diharapkan bisa mengurangi persoalan dalam penyelenggaraan ujian nasional (UN).
"Yang menjadi pembeda dalam penyelenggaraan ujian nasional nantinya hanyalah dalam hal pelaksanaannya, yaitu Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP)," kata Bambang.
UNBK, lanjutnya, hanya bisa dilakukan di daerah-daerah dengan fasilitas teknologi informasi yang memadai. Sedangkan, di daerah-daerah yang belum terjangkau fasilitas tersebut dapat melaksanakan UNKP.
Pada kesempatan itu juga Bambang mengingatkan bahwa, pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk peningkatan mutu. Diakui oleh Bambang, masalah kekurangan guru memang terjadi di berbagai daerah, terlebih lagi dalam waktu dekat ada sekitar 270.000 guru akan memasuki masa pensiun.
"Rekrutmen guru menjadi wewenang beberapa pihak, antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," tutur Bambang.
Saat ini, katanya, pihak-pihak terkait itu terus merumuskan kesepakatan untuk mengatasi kekurangan guru.
"Kalaupun harus merekrut guru honorer, sekolah harus memastikan bahwa yang direkrut telah berkualifikasi S1 atau D4 yang relevan dan telah tersertifikasi".
Bambang Winarji menyertai Tim Kunjungan Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih ke Provinsi Kalimantan Timur pada 12 - 14 Desember 2017 sebagai pejabat pendamping dari Kemendikbud.
Selain berdialog dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tim juga melakukan peninjauan ke sekolah-sekolah serta melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Anggota Komisi X yang ikut dalam kunjungan itu antara lain Venna Melinda, Muslim, Bambang Sutrisno, Mustafa Kamal, Mohamad Suryo Alam, Dadang Rusdiana, Putu Supadma Rudana, Asdy Narang, Irine Roba Putri, Vanda Saundayang, Esti Wijayanti dan Sofyan Tan. (sumber: kemdikbud.go.id)
Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi persoalan terkait dengan penerapan kurikulum yang berbeda di jenjang pendidikan yang sama.
Hal tersebut diungkapkannya dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dalam rangka Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017 - 2018 dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Selasa (12/12/2017).
Lebih jauh Bambang menjelaskan, penerapan kurikulum yang sama di semua sekolah juga diharapkan bisa mengurangi persoalan dalam penyelenggaraan ujian nasional (UN).
"Yang menjadi pembeda dalam penyelenggaraan ujian nasional nantinya hanyalah dalam hal pelaksanaannya, yaitu Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP)," kata Bambang.
UNBK, lanjutnya, hanya bisa dilakukan di daerah-daerah dengan fasilitas teknologi informasi yang memadai. Sedangkan, di daerah-daerah yang belum terjangkau fasilitas tersebut dapat melaksanakan UNKP.
Pada kesempatan itu juga Bambang mengingatkan bahwa, pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk peningkatan mutu. Diakui oleh Bambang, masalah kekurangan guru memang terjadi di berbagai daerah, terlebih lagi dalam waktu dekat ada sekitar 270.000 guru akan memasuki masa pensiun.
"Rekrutmen guru menjadi wewenang beberapa pihak, antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," tutur Bambang.
Saat ini, katanya, pihak-pihak terkait itu terus merumuskan kesepakatan untuk mengatasi kekurangan guru.
"Kalaupun harus merekrut guru honorer, sekolah harus memastikan bahwa yang direkrut telah berkualifikasi S1 atau D4 yang relevan dan telah tersertifikasi".
Bambang Winarji menyertai Tim Kunjungan Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih ke Provinsi Kalimantan Timur pada 12 - 14 Desember 2017 sebagai pejabat pendamping dari Kemendikbud.
Selain berdialog dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tim juga melakukan peninjauan ke sekolah-sekolah serta melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Anggota Komisi X yang ikut dalam kunjungan itu antara lain Venna Melinda, Muslim, Bambang Sutrisno, Mustafa Kamal, Mohamad Suryo Alam, Dadang Rusdiana, Putu Supadma Rudana, Asdy Narang, Irine Roba Putri, Vanda Saundayang, Esti Wijayanti dan Sofyan Tan. (sumber: kemdikbud.go.id)
Sekian untuk artikel TAHUN 2018 SELURUH SEKOLAH DIHARAPKAN UNTUK TERAPKAN KURIKULUM 2013 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di postingan artikel Egoswot lainnya.
Anda sekarang membaca artikel TAHUN 2018 SELURUH SEKOLAH DIHARAPKAN UNTUK TERAPKAN KURIKULUM 2013 dengan alamat link https://egoswot.blogspot.com/2017/12/tahun-2018-seluruh-sekolah-diharapkan.html